Tracing the History and Development on the Law of the Sea

Risalah Hari 3 – International Forum on Spice Route (IFSR) – 21 Maret 2019

Pembicara: Prof. Dr. Etty R. Agoes  |  Dr. Hassan Wirajuda  | Moderator: Beginda Pakpahan, Ph.D.

Konfigurasi negara di Asia Tenggara pascakolonialisme terbagi menjadi tiga karakteristik berbeda yakni (1) sejumlah negara yang tidak memiliki laut seperti Kamboja dan Laos (2) sejumlah negara yang memiliki laut tapi tidak bisa berbuat banyak dalam klaim pemanfaatan sumber daya laut seperti Malaysia dan Myanmar (3) negara kepulauan dengan sumber daya laut yang luas seperti Indonesia dan Filipina. London Treaty pada tahun 1824 membagi wilayah Asia Tenggara kedalam negara-negara berdasarkan wilayah jajahan. Luasnya wilayah perairan Indonesia saat ini – yang disepakati berdasarkan London Treaty – keseluruhannya diatur di Batavia sebagai pusat pemerintahan kolonial Belanda. Padahal, sesungguhnya wilayah perairan nusantara ketika Sriwijaya dan Majapahit berkuasa jauh lebih besar. Secara etimologis, Indonesia memang terbayangkan sebagai negara yang erat kaitannya dengan sumber daya air. Dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya, disebut ‘tanah air’ yang padanan katanya bahkan tidak ditemukan dalam bahasa Inggris. Paradigma pembangunan Indonesia menuju negara poros maritim dunia terus diupayakan melalui diplomasi internasional agar Indonesia mampu memanfaatkan potensi sumber daya air secara maksimal. Klaim terhadap wilayah kedaulatan air terus dilakukan tidak hanya oleh Indonesia sebagai negara kepulauan (menuju maritim), tetapi juga negara lain di dunia. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber daya air merupakan objek vital tidak hanya sebagai infrastruktur transportasi tetapi juga sumber daya yang terkandung di dalamnya.

Close Menu